Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI, Sartono Hutomo, menyampaikan apresiasinya terhadap sikap kooperatif manajemen PT Pertamina (Persero) dalam mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung), termasuk dalam proses hukum terhadap tersangka berinisial MRC dalam kasus dugaan korupsi sektor migas.
“Sikap ini menunjukkan bahwa manajemen Pertamina mendukung upaya penegakan hukum oleh Kejagung,” ujar Sartono dalam keterangan tertulis, Senin (14/7/2025).
Menurut Sartono, langkah tersebut sejalan dengan komitmen politik Presiden Prabowo Subianto yang mengusung pembangunan sistem ekonomi nasional yang bersih, adil, dan bebas korupsi. Salah satu upaya yang sedang berjalan adalah pembongkaran kartel migas.
“Jika ingin menciptakan BUMN yang sehat dan mandiri, maka pemberantasan korupsi adalah langkah pertama yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Sartono menambahkan bahwa praktik rente dan mafia harus diberantas demi memperkuat tata kelola perusahaan yang sehat. Ia menilai Pertamina telah menunjukkan upaya perbaikan dengan menjalankan digitalisasi dan transparansi dalam berbagai aspek operasional.
Lebih lanjut, Sartono menekankan pentingnya penguatan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di tubuh Pertamina.
“Sebagai mitra utama BUMN, Komisi VI DPR RI siap mendukung pengawasan terhadap praktik keterbukaan agar pengelolaan kekayaan negara dapat benar-benar dirasakan oleh rakyat demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera,” tambahnya.
Pengamat: Pertamina Serius Bersih-bersih
Senada dengan Sartono, pengamat hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, juga menilai Pertamina telah menunjukkan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi.
“Penetapan MRC dan delapan tersangka lainnya dalam kasus minyak mentah menunjukkan keseriusan Pertamina dalam mendukung penegakan hukum,” kata Fickar.
Ia menilai Pertamina tengah menjalankan proses bersih-bersih internal dan telah mengimplementasikan prinsip GCG secara konsisten, termasuk melalui penerapan transparansi di berbagai lini.
“Terungkapnya kasus ini harus menjadi momentum untuk terus memperbaiki sistem tata kelola di tubuh Pertamina,” ucapnya.
Fickar mengingatkan bahwa perusahaan tidak boleh memberikan toleransi terhadap pelanggaran sekecil apa pun.
