JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kejatuhan drastis hampir 7 persen pada sesi pertama perdagangan, Selasa (19/3). Kondisi ini memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menghentikan sementara perdagangan saham guna menghindari dampak yang lebih luas.
Direktur Utama BEI, Iman Rachman, menyebut bahwa anjloknya IHSG dipengaruhi oleh sentimen global, termasuk kebijakan ekonomi dan perang tarif yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menurutnya, kebijakan tersebut membuat investor cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan.
“Penurunan indeks ini sebenarnya sudah terjadi sejak pekan lalu. Beberapa isu global memang berdampak signifikan, sehingga investor memilih untuk wait and see. Penurunan hari ini pun dipicu oleh pembaruan kebijakan dari Donald Trump,” ujar Iman.
Faktor Domestik Ikut Berperan
Sementara itu, Ekonom Wijayanto Samirin memiliki pandangan berbeda. Ia menilai pelemahan IHSG lebih banyak dipengaruhi oleh faktor domestik. Menurut analisisnya, terdapat lima sentimen utama yang memengaruhi pergerakan IHSG:
- Kondisi APBN Data menunjukkan APBN Februari mengalami defisit Rp31,2 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan outlook fiskal yang berat di 2025.
- Kebijakan Pemerintah Beberapa kebijakan dinilai tidak realistis dan kurang mempertimbangkan aspek teknokrasi yang jelas.
- Kasus Korupsi di BUMN Sejumlah kasus mega korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turut memengaruhi kepercayaan pasar dan publik.
- Revisi Undang-Undang TNI Rencana revisi UU TNI yang mendapat kritik keras dari masyarakat juga menjadi salah satu faktor penyebab turunnya IHSG.
- Kekhawatiran atas Rating Kredit Investor mencermati kemungkinan penurunan peringkat kredit Indonesia oleh lembaga pemeringkat seperti Fitch, Moody’s, dan S&P dalam beberapa bulan mendatang.
Indikasi Pelemahan Ekonomi?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menyatakan bahwa kondisi pasar saham saat ini menandakan bahwa ekonomi Indonesia sedang mengalami tekanan serius. Menurutnya, banyak investor memilih menarik asetnya karena ketidakpastian yang tinggi.
“Jika banyak investor melepas asetnya, ini menandakan adanya permasalahan fundamental dalam perekonomian. Data juga menunjukkan mayoritas pelepasan aset berasal dari investor domestik,” ungkap Ronny.
Ia menambahkan bahwa daya beli masyarakat yang melemah serta penurunan penerimaan negara semakin menguatkan indikasi bahwa ekonomi tengah mengalami tekanan berat. Data Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dalam dua bulan pertama tahun ini hanya mencapai Rp187,8 triliun, turun 30,19 persen secara tahunan (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pelarian modal yang terus terjadi juga berisiko memperlambat perputaran uang di dalam negeri, yang pada akhirnya dapat berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan.
Faktor Kepercayaan dan Stabilitas Kebijakan
Selain faktor ekonomi, kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah juga turut memicu ketidakstabilan di pasar modal. Salah satunya terkait pembentukan Danantara, yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat dan membuka celah korupsi baru. Selain itu, rencana revisi UU TNI yang memungkinkan personel militer masuk ke dunia bisnis juga menjadi sorotan utama.
“Jika militer terlibat dalam sektor bisnis, ini bisa menciptakan distorsi pasar karena adanya ketimpangan dalam persaingan usaha. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor,” jelas Ronny.
Senada, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebut IHSG yang anjlok mencerminkan perekonomian yang tengah memasuki masa sulit. Pengelolaan fiskal yang defisit sejak awal tahun turut memperburuk sentimen pasar.
Upaya Pemulihan
Untuk mengatasi situasi ini, Ronny dan Rendy menyarankan sejumlah langkah strategis:
- Meningkatkan Kepercayaan Pasar Pemerintah perlu memberikan kepastian bahwa prospek ekonomi Indonesia tetap positif dan stabil.
- Menjaga Stabilitas Regulasi Kebijakan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian, seperti revisi UU TNI, harus dikomunikasikan dengan baik agar tidak memicu reaksi negatif dari pelaku pasar.
- Memperbaiki Kondisi Fiskal Pemerintah harus meningkatkan penerimaan negara guna mengatasi pelebaran defisit, sehingga utang tidak terus menumpuk.
- Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Upaya untuk memperkuat daya beli harus dilakukan, terutama menjelang periode konsumsi tinggi seperti Ramadan dan Lebaran.
Rendy menekankan bahwa komunikasi publik yang jelas sangat penting untuk menenangkan pasar dan menjaga stabilitas ekonomi. Jika pemerintah gagal melakukan langkah-langkah ini, IHSG dapat terus mengalami tekanan, dan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bisa sulit tercapai.
Baca Juga : Kekhawatiran Kembalinya Dwifungsi TNI dalam Revisi UU TNI
