Waketum Partai Demokrat (PD) Benny K Harman mendapat informasi kadernya di daerah diancam intel Polres terkait acara yang diklaim kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang. NasDem menilai klaim itu sepihak.
“Kalau saya sih ya nggak masuk akal ya. Artinya, itu kan klaim sepihak. Kalau kemudian institusi kepolisian terlibat dalam proses KLB ini mestinya ini dilakukan sebelum KLB. Artinya memaksa mereka untuk hadir KLB, kan. Kalau sudah selesai KLB kan, terus apa urgensinya lagi, kan,” kata Waketum NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Selasa (9/3/2021).
Anggota Komisi III DPR RI ini yakin polisi tidak terlibat dalam persoalan KLB Partai Demokrat. Menurutnya, pernyataan Benny perlu diverifikasi.
“Itu juga perlu diverifikasilah. Karena saya tidak yakin polisi terlibat. Karena sebaiknya semua orang menahan diri untuk kemudian membangun opini publik yang nanti mendiskreditkan institusi negara yang akhirnya nanti mengakibatkan kepercayaan publik menjadi menurun,” ujarnya.
“Sekali lagi saya tidak melihat urgensi itu kemudian kepolisian ikut melakukan intimidasi terhadap pengurus Demokrat,” ucapnya.
Ali pun menyarankan Benny, yang juga anggota Komisi III DPR, mengklarifikasi isu tersebut melalui forum yang ada. Terlebih, Polri merupakan mitra kerja Komisi III DPR.
“Sebaiknya, kan Pak Benny anggota Komisi III. Kepolisian itu mitra Komisi III. Ada forumnya kalau untuk mengklarifikasi itu daripada kemudian kita membangun opini di publik dan nanti membuat kegaduhan lagi kan. Ini bukan persoalan perseorangan tapi persoalan institusi kepolisian. Dampaknya apa, itu agak membuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian menjadi menurun kan,” tuturnya.
Sebelumnya, Benny K Harman mengatakan ada laporan kalau para pengurus Partai Demokrat di daerah diancam polisi intel untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai dan mendukung acara yang diklaim KLB PD di Deli Serdang, Sumut. Ia menyebut para intel kepolisian tersebut diberi perintah oleh kapolres di daerah.
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya.
