Jurnalisme Investigatif – Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta seluruh kementerian dan lembaga mulai saat ini membelanjakan seluruh keperluannya di e-Katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP).
Hal ini berlaku juga untuk belanja kebutuhan TNI maupun Polri. Sebab, dia mengatakan, dengan belanja pemerintah, baik di pusat dan daerah, melalui e-Katalog bisa mencegah tindak pidana korupsi akibat setiap pengadaan barangnya bisa langsung diketahui, transparan, dan menghemat anggaran.
“Sekarang HS Codenya kita buka semua, jadi kita tahu berapa komputer yang dibutuhkan seluruh K/L, itu dibikin e-Katalog. Anda tahu menghemat berapa Rp 1,3 triliun dan itu sekarnag jadi buatan dalam negeri karena apa? kita minta eh kau captive market mu, misal apa pacul, masukin ke e-katalog, pasti captive dia dan pasti kau untung, bikin apa saja,” kata Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12).
Menurut Luhut, belanja melalui e-Katalog ini masih terbilang minim dilakukan oleh TNI maupun Polri. Bahkan urusan belanja celana dalam bagi para prajuritnya, kata dia masih dirahasiakan, karena belanjanya di luar e-Katalog.
Baca Juga : Cukai Rokok Naik, Berikut Daftar Rokok Murah: Ada yang Rp 8.000 Per Bungkus Loh!
“Sama dengan TNI-Polri, TNI-Polri juga harus masuk e-katalog masa mau pakai celana dalam aja mesti rahasia, kan enggak benar itu. Jadi nanti beli makanannya, senjata, peluru semua masukan e-katalog,” tutur Luhut.
Adapun untuk belanja kepentingan lain yang bersifat rahasia, atau barang-barang peralatan untuk kepentingan intelijen dan pengamanan, menurutnya baru bisa dilakukan di luar e-Katalog.
“Yang tidak masuk mungkin adalah yang intelligence devices. Mungkin itu enggak perlu dibukalah, kemudian pesawat terbang gede-gede gitu-gitu nggak usah dibukalah. Tapi selain dari itu, makanan, sepatu, baju, kolor, semua itu e-katalog,” tutur Luhut.
Polri sendiri kata Luhut saat ini sudah mulai melaksanakan belanja kebutuhannya melalui e-Katalog, dengan besaran persentase 70 persen dari total kebutuhan barang-barangnya. Sementara itu, untuk TNI masih belum sampai ke angka itu.
“Kemarin Polri sudah saya lihat maju 70 persen kalau ndak keliru, TNI nanti Januari depan saya sudah beritahu Panglima TNI kau harus masukan semua 70 persen paling tidak, jadi tidak ada diskriminatif di kita. Semua tahu siapa berbuat apa. Kalau ini semua kita selesaikan tahun depan akan membuat negeri kita tertib,” ujarnya.
Baca Juga : Mengapa 10 November Diperingati Hari Pahlawan?
Dapatkan informasi terupdate berita polpuler harian dari jurnalismeinvestigatif.com Untuk kerjasama lainya bisa kontak email tau sosial media kami lainya.