Jakarta –
Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani mengkritik Bareskrim Polri soal penetapan tersangka terhadap 6 laskar FPI yang tewas usai insiden di Km 50. Arsul menilai penetapan tersangkat itu tidak tepat menurut hukum.
“Saya mengkritisi penetapan tersangka atas 6 anggota laskar FPI yang telah meninggal dunia, penetapan tersangka tersebut tidak tepat menurut hukum,” kata Arsul dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (4/3/2021).
Arsul menjelaskan hal itu tercantum dalam Pasal 77 KUHP terkait gugurnya penuntutan pidana terhadap seseorang yang diduga menjadi pelaku tindak pidana. Dia menyebut seharusya secara logika pidana, jika pelaku meninggal dunia maka proses pidananya gugur.
“Memang dalam Pasal 77 KUHP digunakan kata penuntutan, bukan penyidikan. Akan tetapi, karena proses perkara pidana dimulai dari penyelidikan dan penyidikan dan kemudian berlanjut dengan penuntutan sebagai proses yang tidak terpisah satu sama lain, maka apabila tersangka meninggal dunia pada saat proses penyidikan, logika hukumnya kelanjutan proses pidana tidak perlu dilanjutkan atau gugur, ini karena jika penyidikan terus dilakukan pun, penuntutan tidak dapat dilakukan karena ada ketentuan Pasal 77 KUHP,” ucapnya.
Lebih lanjut, Anggota Komisi III DPR RI ini juga mengingatkan Bareskrim Polri atas Putusan MK-RI No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang meletakkan 2 (dua) kerangka konstitusional yakni dua alat bukti dan pemeriksaan sebelum penetapan tersangka. Menurutnya jika calon tersangka meninggal dunia, Polri tentu tidak bisa melakukan pemeriksaan.
“Calon tersangkanya harus diperiksa lebih dahulu. Lah kalo yang jadi calon tersangka sudah meninggal maka tidak mungkin diperiksa, karenanya tidak terpenuhi kerangka konstitusional untuk menetapkan tersangka tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan 6 anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas dalam insiden di Tol Jakarta-Cikampek sebagai tersangka kasus Km 50. Keenam anggota laskar FPI itu diduga melakukan kekerasan.
“Iya jadi tersangka 6 orang itu. Yang (Pasal) 170 itu memang sudah kita tetapkan tersangka, sudah ditetapkan tersangka. Kan itu juga tentu harus diuji, makanya kami ada kirim ke jaksa, biar jaksa teliti,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Brigjen Andi Rian Djajadi, saat dihubungi detikcom, Rabu (3/3).
Andi menyebut 6 laskar FPI itu bisa ditetapkan sebagai tersangka meskipun sudah meninggal dunia. Menurut Andi, nantinya pengadilan yang akan memutuskan.
“Iya, bisa lah. Kan jadi tersangka dulu baru nanti pengadilan yang putuskan bagaimana ke depan,” tuturnya.
“Ke depannya berkas akan dilimpahkan ke jaksa. (Penghentian kasus) itu kan bisa di penyidikan, bisa di penuntutan,” imbuh Andi.
(maa/man)
