Site icon jurnalismeinvestigatif.com

Eks Kepala BIN Hendropriyono: Ada Dalang Asing di Balik Demo Tolak Tunjangan DPR

Mantan Kepala BIN-A.M. Hendropriyono

Mantan Kepala BIN-A.M. Hendropriyono

Jakarta – Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), A.M. Hendropriyono, mengklaim mengetahui dalang di balik gelombang demonstrasi yang terjadi di sekitar Kompleks Parlemen, Jakarta, dalam beberapa hari terakhir. Ia menyebut aksi protes itu tidak murni dan ditunggangi pihak asing yang memiliki jaringan di Indonesia.

“(Dalangnya) Dari luar. Dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangannya yang ada di dalam,” ujar Hendropriyono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).

Menurutnya, pihak yang menjadi kaki tangan dalam negeri kemungkinan tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanfaatkan oleh aktor eksternal. “Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka,” sambungnya.

Hendropriyono menuturkan bahwa klaim tersebut bukan didasarkan pada dugaan semata, melainkan pengalaman pribadinya selama bertahun-tahun di dunia intelijen. Ia menegaskan akan menyampaikan identitas dalang tersebut pada waktu yang dianggap tepat.

“Saya tidak lebih pintar. Tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana,” katanya.

Meski tidak menyebutkan nama, Hendropriyono memberi petunjuk bahwa sosok tersebut bukan seorang negarawan atau tokoh resmi negara, melainkan aktor non-negara (non-state actor) yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan negara tempat ia berasal.

“Tujuannya kan sama saja. Dari dulu juga maunya menjajah. Tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Kalau kita masih diam saja ya habis kita,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, ribuan massa dari berbagai elemen termasuk mahasiswa, buruh, dan pengemudi ojek online menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (25/8/2025) dan Kamis (28/8/2025). Mereka menolak kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR yang dianggap tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat saat ini.

Exit mobile version