JAKARTA — Selama puluhan tahun, wajah polisi lalu lintas (Polantas) identik dengan penegakan hukum melalui sanksi tilang. Hal ini membentuk pola pikir masyarakat bahwa mematuhi aturan adalah cara menghindari hukuman, bukan bentuk perlindungan diri. Namun, paradigma ini kini sedang dirombak secara fundamental.
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa arah kebijakan Polantas saat ini bergeser dari sekadar menciptakan ketakutan menjadi membangun kesadaran kolektif.
“Tujuan kami bukan membuat masyarakat takut ditilang, tapi sadar untuk selamat,” ujar Irjen Agus dalam berbagai kesempatan transformasi pelayanan Polantas.
Penegakan Hukum Sebagai Bagian dari Edukasi
Meski mengedepankan kesadaran, Polantas tetap memandang penegakan hukum sebagai pilar penting. Tanpa pengawasan digital seperti ETLE (tilang elektronik) dan patroli rutin, jalan raya berisiko menjadi ruang tanpa aturan. Namun, sanksi kini ditempatkan sebagai bagian dari proses pendidikan sosial, bukan tujuan akhir.
Tujuan utama yang ingin dicapai adalah perubahan perilaku jangka panjang. Polantas menyadari bahwa sanksi hanya menghentikan pelanggaran sementara waktu, sementara kesadaran memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat dan berkelanjutan.
Budaya Sadar: Kepatuhan Tanpa Harus Diawasi
Filosofi besar yang dibangun Korlantas Polri saat ini adalah menciptakan budaya tertib yang lahir secara alami. Seseorang yang sadar akan pentingnya keselamatan akan tetap mengenakan helm atau sabuk pengaman bukan karena takut ada petugas, melainkan karena memahami risiko bagi nyawanya.
Transformasi ini diimplementasikan melalui program “Polantas Menyapa”. Polisi kini lebih banyak hadir dalam ruang-ruang dialog, mulai dari komunitas motor, sekolah, hingga kampus. Polantas memosisikan diri sebagai fasilitator perubahan sosial yang komunikatif dan humanis.
Membangun Peradaban Jalan Lewat Nilai
Irjen Agus Suryonugroho memahami bahwa membangun budaya ini membutuhkan waktu. Namun, pendekatan yang menyasar pada empati dan penghormatan terhadap kehidupan manusia diyakini sebagai langkah paling tepat.
Ketika seseorang berhenti di lampu merah atau memberikan jalan bagi ambulans karena kesadaran sosial—bukan karena ancaman denda—di situlah peradaban jalan benar-benar tumbuh. Keselamatan kini dipandang sebagai nilai bersama yang dijaga oleh seluruh lapisan masyarakat demi kualitas hidup yang lebih baik di seluruh Indonesia.