Tapanuli Selatan – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, mengambil langkah tegas dengan mencopot sejumlah pejabat daerah yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan jabatan.
“Saya sudah memberhentikan kepala puskesmas yang saya sidak beberapa waktu lalu. Setelah ditelusuri, yang bersangkutan memiliki rekam jejak buruk. Padahal Tapsel sudah menerapkan Universal Health Coverage (UHC), tapi di sana masih ada pasien yang diminta membayar. Itu penipuan terhadap rakyat,” ujar Gus Irawan dalam keterangannya di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, Selasa (30/4).
Selain kepala puskesmas, Gus Irawan juga telah mencopot kepala bidang pendidikan yang diduga melakukan intimidasi terhadap kepala sekolah untuk meminta setoran, serta kepala dinas perdagangan yang terlibat pungutan liar di pasar.
“Untuk urusan penyelewengan dan penyalahgunaan uang, tidak ada toleransi. Ini penyakit kronis yang harus segera diamputasi,” tegas mantan Direktur Utama Bank Sumut tersebut.
Ia menambahkan, sektor kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas pembenahan karena menyerap hampir 46 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tapsel.
Sebagai bentuk pencegahan, Pemkab Tapsel berencana menerapkan digitalisasi layanan publik dan membentuk tim penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) guna memperkuat sistem pengawasan birokrasi.
Di tengah tantangan anggaran, Gus Irawan menyampaikan bahwa belanja pegawai meningkat sebesar Rp200 miliar, sementara transfer dari pemerintah pusat turun sebesar Rp113 miliar. Kondisi ini dinilai memerlukan langkah efisiensi dan peningkatan integritas aparatur sipil negara.
“Tahun ini, belanja modal hanya tersisa sekitar lima persen. Jadi ASN harus berbenah. Jangan sampai ruang fiskal yang sempit justru dipenuhi kebocoran anggaran,” ujarnya.
Ia juga menekankan, jika alokasi belanja infrastruktur terbatas, maka peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi prioritas utama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Baca Juga : Ridwan Kamil Akan Dipanggil KPK Terkait Kasus Dugaan Korupsi Iklan di Bank BJB