Jurnalismeinvestigatif – Jakarta – Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Pertanahan dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah Presiden RI Joko Widodo melantiknya pada pertengahan Juni lalu. Pertama kali hadir dalam Podkabs (Podcast Kabinet dan Setkab).
Dalam Podkabs episode 5 yang tayang perdana pada Minggu (03/07), Hadi memaparkan tujuan, tantangan, dan strategi penanganan masalah agraria dan tata ruang di tanah air.
Hadi mengungkapkan, pihaknya akan fokus pada tiga isu, yakni sertifikat tanah milik rakyat, konflik agraria dan penataan ruang dan lahan di Ibu Kota Negara (IKN). Ia mengatakan, ketiga prioritas tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo.
Mantan Panglima TNI itu mengatakan akan menggunakan pendekatan manajemen pertempuran untuk menjalankan tugasnya sebagai menteri ATR/Kepala BPN, mulai dari identifikasi hingga penyelesaian.
“Perintahnya adalah yang pertama agar program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sertifikat ini dilanjutkan sesuai dengan target 126 juta, saat ini sudah terealisasi sebanyak 80 juta. Kemudian, yang kedua adalah menyelesaikan konflik agraria. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan tata ruang IKN di Balikpapan,” ujar Hadi.
Baca Juga : Peran Etika Politik Untuk Hindari Hasil Pemilu Cacat Hukum
Mantan Panglima TNI itu mengatakan akan menggunakan pendekatan manajemen pertempuran untuk menjalankan tugasnya sebagai menteri ATR/Kepala BPN, mulai dari identifikasi hingga penyelesaian.
“Kalau manajemen perang kan ada deteksi, identifikasi, eksekusi. Saya harus melihat situasinya, saya pelajari, saya masuk dari mana, seperti itu. Itu kemarin dalam satu minggu sudah saya laksanakan dan di tiga tempat semuanya berjalan normal, dan selesai masalah di daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hadi menekankan pentingnya komunikasi sosial dalam mengatasi masalah agraria negara. Hadi menambahkan bahwa pendekatan ini juga sering digunakan ketika dia menjadi Panglima TNI.
“Saya berani duduk bersama masyarakat, kemarin saya kunjungan juga di tengah-tengah masyarakat, saya duduk bersama, ngobrol bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah konflik agraria seperti itu,” ucapnya.
Lebih lanjut Hadi mengungkapkan, sejak resmi menjadi orang pertama di Departemen ATR/BPN, ia telah berkali-kali berada di lokasi untuk menyaksikan dan menangani masalah pertanahan masyarakat secara langsung. Tak hanya itu, Hardy mengingatkan karyawannya di daerah untuk mempercepat program PTSL.
Baca Juga : Politik Harus Diisi Orang-orang Peduli Bangsa
“Untuk sertifikat sendiri, saya sudah punya target bahwa sebelum atau berakhirnya tahun 2022, itu ada kota atau kabupaten yang sudah berstatus kabupaten lengkap atau kota lengkap. Artinya, seluruh kabupaten atau kota itu semuanya sudah disertifikatkan tanahnya,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Hadi menambahkan, pihaknya juga telah mendorong jajaran kementerian ATR/BPN untuk mengoptimalkan penerapan sistem elektronik, khususnya terkait sertifikat tanah. Sertifikat tanah penting bagi setiap pemilik tanah sebagai bukti sah atas tanah yang dimilikinya.
“(Jika ada sertifikat) kemudian ada mafia tanah dia enggak bisa ngaku-ngaku. Kalau dia ngaku-ngaku, langsung kita pidanakan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Menutup obrolan, Hadi pun menyampaikan komitmen dan optimisme untuk dapat memenuhi target yang diamanatkan oleh Presiden Jokowi.
“Saya harus bekerja serius. Apalagi perintah Bapak Presiden itu jelas ada tiga. Dikaitkan dengan penyelesaian sertifikat ini juga bukan hal yang harus ditinggal santai, harus benar-benar,” pungkasnya.
Baca Juga : Peran Etika Politik Untuk Hindari Hasil Pemilu Cacat Hukum
Sumber : Setkab.go.id | Editor : Dian