Jakarta –
Sejak pertama kali menjabat sebagai Presiden RI di tahun 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menempatkan jalan tol sebagai salah satu proyek pembangunan prioritas nasional.
Lewat kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah kala itu langsung tancap gas membangun proyek jalan tol baik yang proyek warisan yang sempat mangkrak, mapun proyek jalan tol baru yang dicanangkan pemerintah mulai 2015.
“Dari awal Kabinet Kerja berjalan, Kementerian PUPR telah melakukan penyelesaian pekerjaan atau program pembangunan yang terhenti pelaksanaannya dan tidak diteruskan (mangkrak) sampai dengan 2014,” ujar Basuki, dalam paparannya di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (13/10/2015) silam.
Pembangunan jalan tol sendiri tak hanya berfokus di Pulau Jawa lewat mega proyek Tol Trans Jawa, melainkan juga ke sejumlah pulau lain utamanya Sumatera lewat pembangunan tol Trans Sumatera, Kalimantan lewat tol Balikpapan Samarinda dan Sulawesi lewat pembangunan tol Manado-Bitung.
Keseriusan pemerintah menggenjot infrastruktur tentu tak perlu lagi diragukan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dalam tiga tahun pertama sejak 2015-2017, pemerintah alokasikan dana infrastruktur sebesar Rp 913,5 triliun. Nilainya lebih besar dibandingkan lima tahun anggaran infrastruktur di era pemerintah sebelumnya.
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, dana infrastruktur bahkan kembali dinaikkan menjadi Rp 410,7 triliun.
Tentu bukan tanpa alasan, pemerintah begitu gencar membangun infrastruktur, khususnya jalan tol. Konektivitas antar wilayah jadi perhatian serius pemerintah kala itu yang diyakini bisa berkontribusi positif dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi tanah air dan meningkatkan daya saing RI di kancah peta perekonomian dunia.
“Memang pembangunan infrastruktur itu kita kejar-kejaran. Kita dikejar waktu karena persaingan antar negara semakin ketat. Negara berkembang yang akan maju itu negara yang mempunyai daya saing tinggi dan efisien itu kenapa kita kebut jalan tol, pelabuhan, bandara pembangkit, itu karena daya saing,” papar Jokowi saat meresmikan jalan tol Surabaya-Mojokerto, Selasa (19/12/2017) silam.
Melihat keseriusan tersebut, tak heran sudah begitu banyak jalan tol yang berhasil dibangun di era pemerintahan Presiden Jokowi. Di pulau Jawa, Jokowi menggenjot pembangunan Tol Trans Jawa hingga rampung seluruhnya (Merak-Surabaya) di akhir 2018 lalu. Di Sumatera, Jokowi menargetkan lebih dari 2.000 km jalan tol tersambung dari Lampung hingga Aceh pada akhir 2024.
Jika seluruh target tercapai, praktis Jokowi membangun lebih dari 3.000 km jalan tol dalam 10 tahun memerintah atau sekitar 300 km/tahun.
Jalan tol, juga menjadi langkah strategis pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan. Selengkapnya di halaman selanjutnya.
Jalan Tol Sebagai Agen Pemerataan Pembangunan
Tol Pertama Kalimantan
 |
Pembangunan jalan tol sebagai wujud visi Jokowi mendorong pemerataan di berbagai wilayah di tanah air terasa lewat pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sebagai tol pertama di Pulau Kalimantan.
Secara keseluruhan, Jalan Tol Balikpapan Samarinda memiliki total panjang 97,99 Km yang dibagi menjadi lima seksi, yaitu Seksi 5 ruas Sepinggan (11,09 Km)-Balikpapan (Km 13), Seksi 1 ruas Balikpapan (Km 13)-Samboja (22,03 Km), Seksi 2 ruas Samboja-Muara Jawa (30,98 Km), Seksi 3 Muara Jawa-Palaran (17,30 Km), dan Seksi 4 Palaran-Samarinda (16,59 Km).
PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda (JBS) menargetkan dua seksi terakhir dari Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yakni Seksi 1 Balikpapan (Km 13)-Samboja sepanjang 22,03 Km dan Seksi 5 Sepinggan-Balikpapan (Km 13) 11,09 Km bisa beroperasi dalam waktu dekat.
Direktur Utama PT JBS STH Saragi menjelaskan, hingga 22 Januari 2021, secara keseluruhan, pembebasan lahan untuk Seksi 1 dan Seksi 5 telah mencapai 99,97% dan progres konstruksinya telah mencapai 99,93%
“Saat ini sisa pekerjaan berupa perbaikan penurunan badan jalan di Sta 2+600 Seksi 5, perbaikan tanah dasar panel 2 dan 3 Seksi 1, dan perkuatan timbunan abutment box traffic di Sta 22+050. Saat ini kami terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terkait percepatan penyelesaian Seksi 1 dan Seksi 5, karena berkaitan dengan pekerjaan konstruksi yang masuk dalam lingkup Pemerintah,” jelas Saragi.
Nantinya, dengan rampungnya dua seksi terakhir yang merupakan Porsi Dukungan Konstruksi Pemerintah pada Jalan Tol Balikpapan-Samarinda ini, maka akan melengkapi tiga seksi yang telah beroperasi sebelumnya pada Desember 2019 lalu, sehingga jalan tol pertama di Kalimantan ini bisa beroperasi penuh.
“Kami optimistis menargetkan pengoperasian kedua seksi terakhir ini pada pertengahan tahun 2021. Untuk Seksi 1 ditargetkan pada akhir Triwulan 2 2021, sementara Seksi 5 pada awal Triwulan 3 2021. Mengenai rencana pengoperasiannya tentu saja kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Badan Pengatur Jalan Tol dan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” tambahnya.
Tol Pertama Sulawesi
 |
Di belahan Indonesia lainnya, jalan Tol Manado-Bitung yang merupakan tol pertama di Pulau Sulawesi juga terus dikebut. PT Jasamarga Manado Bitung (JMB) tengah melanjutkan pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung.
Secara keseluruhan, total panjang Jalan Tol Manado-Bitung adalah 39 Km yang dibangun dengan konsep Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Jalan tol ini terdiri dari dua seksi, Seksi 1 Manado-Airmadidi sepanjang (14 Km) yang dibangun Pemerintah dan Seksi 2 Airmadidi-Bitung (25 Km) yang dibangun PT JMB. Jalan Tol Manado-Bitung yang dibangun sejak tahun 2017 memiliki total investasi sebesar Rp 4,95 Triliun dengan masa konsesi 40 tahun.
Adapun pekerjaan yang tengah dilanjut adalah untuk Segmen 2B dari Km 26,5 sampai dengan Km 39+900, dimana segmen 1 sepanjang 14 km yang merupakan ruas yang dibangun pemerintah dan segmen 2B sepanjang 12,5 km yang dibangun JMB saat ini telah beroperasi sepanjang 26,5 Km dari 0 Km sampai dengan 26,5 Km.
Hingga 5 Januari 2021, progress pembebasan lahan untuk Segmen 2A Airmadidi-SS Danowudu adalah 100%, sedangkan konstruksinya mencapai 99.03%. Sementara itu, pembebasan lahan untuk Segmen 2B SS Danowudu-Bitung hingga 5 Januari 2021 mencapai 98.86%, sedangkan konstruksinya 73.57%.
“Saat ini perseroan telah menyelesaikan pembangunan dan pengoperasian segmen 2A dan sebagian segmen 2B yaitu dari Manado – Airmadidi – Simpang Susun (SS) Danowudu. Ditargetkan penyelesaian konstruksi pembangunan segmen 2B pada Juli 2021,” jelas Direktur Utama PT JMB George IMP Manurung.
Pembangunan juga merambah pada upaya melakukan transformasi di sistem pembayaran. Buka halaman selanjutnya.
Transformasi Pembayaran dan Operasi di Era New Normal
Gencarnya pembangunan infrastruktur di segmen jalan tol tak semata dilakukan sebatas pada pembangunan fisik saja. Pembangunan juga merambah pada upaya melakukan transformasi di sistem pembayaran dari yang semula dilakukan menggunakan uang tunai menuju sistem pembayaran non tunai.
Bukan tanpa alasan, pembayaran dengan uang tunai kerap menimbulkan antrean yang panjang di gerbang tol. Selain itu waktu transaksi yang lebih lama dengan bayar tunai menyebabkan penumpukan kendaraan di gerbang tol atau macet.
Transaksi tunai juga kurang nyaman dan aman. Pengguna harus menghitung kembali uang kembalian. Sementara petugas tol menanggung risiko terkait penyediaan uang kembalian dan risiko terkait dengan cash collection pada gerbang tol.
Dengan dilakukannya elektronifikasi, diharapkan pembayaran di gerbang tol akan lebih lancar sehingga antrean di gerbang tol bakal berkurang. Kelancaran pembayaran di gerbang didukung oleh waktu transaksi yang menjadi 2 detik, lebih cepat 4 hingga 6 detik dibanding transaksi tunai.
Transaksi juga akan lebih nyaman dan aman karena lebih akurat. Pendapatan hasil transaksi bisa langsung masuk ke rekening badan usaha karena tidak ada cash collection.
Akses pembayaran pun lebih mudah. Karena satu reader dapat menerima seluruh uang elektronik (multi issuer), yang akan meningkatkan ragam pilihan bagi pengguna. Keragaman multi issuer akan mendorong kemudahan top up melalui interkoneksi dan interoperabilitas.
Layanan Publik Paling Siap Terapkan Protokol Kesehatan
Selain memberi manfaat di atas, penerapan pembayar elektronik juga membuat Jalan Tol sebagai salah satu layanan umum yang paling siap beroperasi dengan pola new normal. Pembayaran non tunai dengan kartu uang elektronik telah berhasil menihilkan sentuhan, tak ada interaksi perpindahan uang tunai dari petugas ke pengguna tol.
Dalam konteks penerapan protokol kesehatan, penerapan pembayaran non tunai di jalan tol ini jelas jadi yang praktik yang sangat baik dalam hal menekan peluang terjadinya penularan virus Corona saat ini.
Benar saja, belakangan muncul kekhawatiran bila uang tunai bisa menjadi media penularan wabah mematikan tersebut. Alat pembayaran konvensional tersebut menjadi benda yang disentuh banyak orang.
Hal ini didasarkan pada sebuah studi yang dilakukan di New York City tahun 2017, para peneliti menemukan mikroorganisme bisa hidup di permukaan uang tunai, mulai dari bakteri mulut, bakteri vagina, hingga virus mirip flu. Penelitian tersebut menunjukkan betapa tingginya risiko penularan beragam penyakit lewat uang tunai.
“Tidak ada keraguan kita melewati mikroorganisme melalui uang tunai,” kata Paul Matewele, seorang dosen senior di bidang mikrobiologi di London Metropolitan University, dikutip dari CNN, Senin (9/3/2020).
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun merekomendasikan untuk mencuci tangan setelah memegang uang, terutama sebelum makan.
Melihat fakta di atas, bisa dilihat bagaimana jalan tol menjadi salah satu fasilitas layanan publik yang paling siap menghadapi new normal.
Rupanya, transformasi jalan tol tak sebatas pada sistem pembayaran saja. Ulasan lebih lengkap ada di halaman selanjutnya.
Transformasi Terus Berlanjut
Rupanya, transformasi jalan tol tak sebatas pada sistem pembayaran saja. Berkat penerapan Command Center (Pusat Kendali) lalu lintas jalan tol berbasis Intelligent Transportation System (ITS) jalan bebas hambatan atau jalan tol di Indonesia jadi makin canggih.
Teknologi ini diperkenalkan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan sebutan Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC) yang merupakan inovasi berbasis teknologi yang hadir untuk menjawab kebutuhan Jasa Marga dan juga pengguna jalan tol dalam pengelolaan pelayanan jalan tol yang terintegrasi sekaligus menjadi sumber dari pusat informasi lalu lintas, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan rekayasa lalu lintas yang juga melibatkan stakeholder terkait.
Operation and Maintenance Management Group Head Jasa Marga Atika Dara Prahita, menjelaskan, JMTC mampu mengintegrasikan seluruh peralatan informasi dan komunikasi di Jalan Tol yang dikelola Jasa Marga Group. Hal ini membuat Jasa Marga yang kini menginjak usia 43 tahun ini menjadi operator jalan tol dengan sistem pengolah data lalu lintas jalan tol terlengkap dan terpadu di Indonesia.
“JMTC dilengkapi Advanced Traffic Management System (ATMS) yang mampu menganalisa kondisi kepadatan di jalan tol melalui kecepatan rata-rata kendaraan pada segmen jalan tol serta menghitung data volume kendaraan sesuai dengan kapasitas jalan tol,” kata Atika.
Atika menambahkan, bila kecepatan kendaraan mendekati kecepatan minimum dan volume kendaraan mendekati kapasitas maksimal suatu ruas jalan tol, maka sistem ini memberikan peringatan dini kepada petugas untuk dapat melakukan pengaturan lalu lintas.
JMTC juga bisa diakses oleh masyarakat pengguna jalan tol melalui One Call Center 24 Jam di nomor 14080, Variable Message Sign (VMS) hingga melalui aplikasi Travoy 3.0. Lewat kanal-kanal tersebut, JMTC yang juga dilengkapi dengan sistem Advanced Traveller Information System (ATIS), dapat memberikan informasi kepada pengguna jalan tol baik sebelum maupun selama dalam perjalanan dengan tetap memperhatikan keamanan berkendara.
“Selain itu, terdapat pula Incident Management System(IMS) yang merupakan alat deteksi dini gangguan lalu lintas dengan mengidentifikasi perubahan kecepatan kendaraan untuk menekan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas,” kata Atika.
Bukan hanya itu, JMTC juga memiliki sistem yang mengadaptasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), yang secara akurat dapat memberikan data pelanggaran lalu lintas di jalan tol seperti pelanggaran kecepatan dan muatan dengan bantuan peralatan speed camera lengkap dengan pendeteksi plat nomor kendaraan serta weigh in motion kepada pihak Kepolisian untuk selanjutnya diproses hukum.
 |
Kecanggihan yang dimiliki JMTC akan mempermudah koordinasi antara Jasa Marga dengan Korlantas POLRI, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam memutuskan rekayasa lalu lintas yang akan dilaksanakan khususnya pada saat operasi libur panjang.
“Masyarakat dapat mengakses berbagai fasilitas yang terintegrasi dalam JMTC melalui aplikasi Travoy 3.0 dan pusat panggilan 14080 selama 24 jam. Aplikasi Travoy 3.0 kini telah dilengkapi dengan beragam fitur seperti Panic Shake, Derek Online, pantauan kondisi lalu lintas melalui CCTV hingga informasi mengenai rest area yang terhubung langsung dengan JMTC,” tutup Atika.
(dna/zlf)