Menko Polhukam Mahfud Md menghadiri Kongres Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana ke-14 secara virtual. Mahfud Md berbicara pentingnya mengatasi kejahatan perikanan dan kejahatan lintas negara.
Mahfud Md awalnya mengatakan Indonesia mengajak negara anggota PBB untuk memperkuat kerja sama internasional pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Hal itu dilakukan guna mendorong pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
“Pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum saling berkaitan dan memperkuat satu sama lainnya,” kata Mahfud lewat keterangan tertulis, Minggu (7/3/2021).
Hal itu disampaikan Mahfud dalam pernyataan nasional RI secara virtual dari Jakarta pada pertemuan The 14th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice yang berlangsung di Kyoto Jepang (7/3). Mahfud menjelaskan kerja sama negara-negara dalam penanggulangan kejahatan dapat mendorong pencapaian Agenda 2030, sementara pencapaian SDGs dapat berkontribusi pada pemberantasan segala bentuk kejahatan, termasuk kejahatan lintas negara.
Mahfud mengatakan, Indonesia mengusulkan pembentukan norma dan standar internasional guna memenuhi SDG khususnya Tujuan 16.2 mengenai pengakhiran tindak kekerasan terhadap anak, terutama anak yang terdampak teroris dan kelompok ekstrim. Standar tersebut akan fokus kepada tiga aspek, yaitu pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi dengan menjunjung hak-hak anak.
Mahfud juga mengingatkan kembali negara-negara PBB untuk memberikan perhatian pada kejahatan perikanan. Dia mengatakan perlu penerapan langkah penegakan hukum yang tegas, termasuk di Indonesia.
“Perlu adanya perhatian serius negara-negara PBB untuk mengatasi masalah kejahatan perikanan tersebut. Negara-negara PBB perlu menerapkan langkah penegakan hukum yang tegas, termasuk di Indonesia,” tegas Mahfud.